Dari pertengahan Bulan Maret 2020 pengumuman dari sekolah anak-anak belajar dirumah sampai 14 hari kedepan, setelah itu diperpanjang lagi belajar sampai tanggal 29 Mei 2020, setelah Tanggal 30 mei 2020, masa belajar di rumah di perpanjang lagi sampai ada pemberitahuan berikutnya.
Masa masuk sekolah di New Normal Pendidikan masih digodok mateng-mateng oleh para pemangku kebijakan.
PPDB tingkat TK sampai dengan SMA tahun 2020/2021 pemangku kebijakan sudah dibuat,
Orang Tua sudah benar-benar diujung kebosanan menemani anak-anaknya belajar dirumah. Harapan mereka anak-anak bisa berangkat sekolah dan belajar di sekolah, disisi lain berita wabah Covid 19 yang diberitakan jumlah pasien Covid-19 semakin meningkat, menjadi was-was bagi orang tua ketika New Normal Pendidikan sekolah dijalankan.
Belum lagi masalah guru-guru yang harus mengikuti aturan pemerintah tidak ada kegiatan Ujian Sekolah, Ujian Kenaikan Kelas dan segala Ujian yang diselenggarakan sekolah
Guru harus pintar memainkan angka-angka untuk nilai Rapot dan nilai Kelulusan,
Guru harus merekap nilai dari semester sebelumnya dan nilai tugas kegiatan belajar dirumah,
Guru dituntut harus pandai IT untuk kebutuhan pengetahuannya di era Pandemi Covid-19, guru yang tidak mau berdampingan/bergelut dengan IT siap-siap di kalahkan dengan Anak didiknya,
Selanjutnya masalah di sekolah, sekolah harus pintar-pintar menej keuangan sekolah, mengikuti perkembangan kebijakan, mengontrol semua kegiatan sekolah baik yang bersifat laporan kedinasan baik ke Korwil Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Sekolah pun harus mengontrol Guru-guru yang bekerja dirumah, menerima saran dan kritik dari orang tua murid sampai memantau kegiatan anak-anak dirumah.
Masalah keuangan sekolah yang sangat riskan dan sensitif baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta,
Sekolah negeri yang mayoritas kepala Sekolah dan guru-guru ASN tidak jadi masalah setiap bulan gaji tetap mengalir
Giliran Sekolah swasta, banyak orang tua yang meminta keringanan Pembiayaan bulanan bahkan ada kebijakan meringankan biaya pembayaran uang sekolah untuk siswa-siswi yang dikelola masyarakat atau Sekolah swasta, harusnya pembuatan kebijakan juga melihat kondisi Guru-guru swasta yang belum sertifikasi dan belum mendapatkan bantuan dari mana-mana.
Guru harus digaji tapi uang pembayaran sekolah masih belum cukup mengajinya.
